Omnibus Law akan Segera Disahkan

Omnibus Law akan Segera Disahkan

Omnibus Law akan Segera Disahkan

MetroNews777 - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, omnibus law bidang perpajakan, ketenagakerjaan dan perijinan akan disahkan di DPR RI hari ini, Selasa (17/12/2019).

"Besok akan disahkan, rapat DPR besok, sore ini rapat bamus lalu besok akan diselesaikan seluruh rencana undang-undang omnibus law di bidang perpajakan, bidang ketenagakerjaan, dan perizinan," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Senin (16/12/2019).

Mahfud menyebut omnibus law akan membatalkan undang-undang yang tidak sinkron, termasuk UU di daerah, sehingga nantinya menjadi satu pintu. Agen Domino99

"Omnibus law itu jangan dibayangkan rancangannya aneh-aneh, undang-undang biasa, cuma dia mencakup beberapa undang-undang disatukan hal yang sama. Itu omnibus namanya," kata Mahfud.

Saat ini, Mahfud menyatakan omnibus law masih fokus pada undang-undang di tingkat pusat. Namun, nantinya penetapan juga dilakukan di tingkat pemerintah daerah.

Baca Juga : Alasan Kenapa Pria Mendadak Menjauhi Wanita

"Yang menyangkut undang-undang pusat dulu, yang daerah nanti akan ada lagi. Kami tadi diskusi tentang pemerintah daerah perlu omnibus law juga," kata dia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo mengatakan omnibus law atau perampingan aturan akan diajukan ke DPR pekan ini. Harapannya aturannta baru itu bisa segera disahkan anggota Dewan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan omnibus law (perampingan aturan) akan diajukan ke DPR pekan ini.

"Sebentar lagi mungkin minggu ini kita akan mengajukan kepada DPR yang namanya omnibus law, pertama nanti berkaitan dengan perpajakan. Awal Januari kita ajukan yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja. Ketiga nanti berkaitan dengan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Menurut Jokowi, upaya omnibus law menjadi salah satu upaya untuk melakukan efisiensi dan efektivitas perizinan bagi investasi. Pemerintah daerah, ujar Jokowi, juga memiliki hak yang sama untuk melakukan omnibus law.

Ia mengatakan, peraturan yang menghambat maupun yang memberikan inefisiensi kepada kinerja pimpinan daerah bisa dilakukan skema omnibus law.